LAHAT,Li-News.id – Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Aswansyah, menerima kunjungan dari Kantor Hukum Rimba yang dipimpin oleh pengacara muda berbakat Dody Satriadi, SH, MH, Senin (30/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung hangat di kediaman pribadi sang kepala desa ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara lembaga hukum dan pemerintahan desa.
Dalam kunjungan tersebut, Dody Satriadi yang turut didampingi rekannya,
menyampaikan pentingnya membangun hubungan harmonis antara pemerintah desa, masyarakat, serta lembaga hukum dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan pemerintah dari pusat hingga ke tingkat desa.
“Dengan terjalinnya sinergi, pemerintah desa dapat melaksanakan program-program pusat dengan lebih optimal, serta menciptakan kenyamanan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas,” ungkap Dody Satriadi.
Mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 91, disebutkan bahwa desa memiliki hak untuk menunjuk atau melibatkan pendamping hukum dalam penyelesaian permasalahan. Hal ini menjadi dasar penting dalam membangun kolaborasi strategis antara aparat desa dan lembaga hukum.
Raynaldi Oktavian, SH, dari Kantor Hukum Rimba juga menyampaikan apresiasinya terhadap gaya kepemimpinan Kepala Desa Purwosari yang dinilai tegas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kepala desa seperti Aswansyah menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik. Kesadaran hukum harus terus ditanamkan agar menjadi fondasi kuat bagi perangkat desa dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kades Purwosari, Aswansyah, menyambut baik kehadiran tim dari Kantor Hukum Rimba sebagai langkah positif dalam membangun koordinasi dan memperluas jejaring hukum di desa.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Kehadiran pendamping hukum akan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucap Aswansyah.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas antara desa dan lembaga hukum dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang taat hukum, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Discussion about this post